
LANGITVIRAL.COM, JAMBI – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, menerima audiensi dan aspirasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Jambi yang dipimpin Sutiono, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi perwakilan LPM untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan, mulai dari pembangunan, pelayanan publik, pemberdayaan warga hingga persoalan sosial yang memerlukan perhatian pemerintah.
Kemas menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, komunikasi langsung dengan LPM menjadi salah satu cara bagi DPRD untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kota Jambi.
“Kami menyambut baik audiensi dari LPM se-Kota Jambi. Ini menjadi ruang penting bagi kita untuk mendengar secara langsung berbagai aspirasi, masukan maupun persoalan yang dirasakan masyarakat di tingkat kelurahan,” ujar Kemas.
Ia menilai, LPM memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Keberadaan lembaga tersebut dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan warga sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Kemas mengatakan, aspirasi yang disampaikan LPM dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, terutama dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
“LPM memiliki peran strategis karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa yang disampaikan hari ini tentu menjadi bahan bagi kami di DPRD untuk melihat berbagai persoalan pembangunan secara lebih dekat, khususnya kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah,” katanya.
Kemas menegaskan, DPRD Kota Jambi terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat. Setiap aspirasi yang diterima akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai tugas, fungsi, serta kewenangan lembaga legislatif.
Namun, ia menjelaskan bahwa penyelesaian sejumlah persoalan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Karena itu, sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Jambi, serta perangkat daerah diperlukan agar penanganan aspirasi dapat berjalan sesuai kebutuhan.
“Prinsipnya, setiap aspirasi yang disampaikan akan kami tampung dan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan serta fungsi DPRD. Kalau memang membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah Kota Jambi, tentu akan kita komunikasikan bersama agar persoalan yang ada dapat dicarikan solusi,” tegasnya.
Ia juga mengajak LPM untuk terus menjalin komunikasi dengan DPRD, pemerintah daerah, pihak kecamatan, kelurahan, dan masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang terbuka dapat membantu mengidentifikasi persoalan sejak dini sehingga kebutuhan warga dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang.
“Kami berharap LPM terus membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, DPRD, kecamatan, kelurahan serta masyarakat. Jangan sampai ada persoalan di lingkungan yang tidak tersampaikan. DPRD terbuka untuk menerima masukan dan aspirasi dari masyarakat,” ungkap Kemas.
Lebih lanjut, Kemas menekankan bahwa audiensi perlu diikuti dengan langkah nyata agar aspirasi yang disampaikan tidak berhenti pada pertemuan semata. Koordinasi dan pembahasan bersama pihak terkait menjadi bagian penting untuk mencari penyelesaian atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana komunikasi ini tidak berhenti pada audiensi saja, tetapi ada tindak lanjut dan solusi yang benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” tutupnya.



























Discussion about this post