LANGITVIRAL.COM, KOTA JAMBI – Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly bersama Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, meninjau langsung kondisi bangunan baru SMP Negeri 3 dan SMP Negeri 13 Kota Jambi di kawasan Seberang Kota Jambi (Sekoja), Sabtu (7/3/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan pencurian di bangunan sekolah yang hingga kini belum sepenuhnya difungsikan. Kedua sekolah itu diketahui akan dimerger dalam waktu dekat.
Dalam peninjauan itu, rombongan turut didampingi Asisten Intelijen Kejati Jambi Husainu, Camat Danau Teluk, serta pihak kelurahan setempat. Mereka melihat langsung sejumlah bagian bangunan yang sebelumnya sempat dibobol pencuri.
Meski beberapa fasilitas yang hilang sudah diganti, Kemas Faried menilai persoalan utama bukan sekadar mengganti barang yang dicuri, tetapi memastikan keamanan aset daerah agar kejadian serupa tidak terulang.
“Memang barang yang hilang sudah diganti, tetapi itu bukan solusi utama. Yang terpenting sekarang bagaimana pengamanan aset ini diperkuat,” ujarnya.
Ia meminta Pemerintah Kota Jambi segera mengambil langkah cepat dengan menempatkan petugas pengamanan, baik dari kelurahan, kecamatan, maupun Satpol PP, untuk menjaga bangunan sekolah tersebut.
“Bangunan ini merupakan aset daerah yang belum sepenuhnya diserahterimakan. Jadi pengamanannya harus benar-benar diperhatikan,” tegasnya.
Selain menyoroti keamanan, DPRD Kota Jambi juga mendorong agar sekolah tersebut segera bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Menurut Faried, para siswa membutuhkan fasilitas pendidikan yang layak dan nyaman.
“Kami minta segera dibentuk tim teknis supaya sekolah ini cepat difungsikan. Anak-anak tentu berharap bisa belajar dengan fasilitas yang lebih baik,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar persoalan pengelolaan aset daerah tidak kembali terulang seperti kasus-kasus sebelumnya yang sempat menjadi perhatian publik.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, menjelaskan bahwa proses serah terima bangunan dari pihak ketiga sebenarnya sudah dilakukan beberapa bulan lalu. Namun, insiden pencurian membuat proses merger sekolah menjadi tertunda.
“Secara administrasi sebenarnya sudah diserahkan ke pemerintah kota. Tetapi karena ada kejadian pencurian, akhirnya proses pemanfaatannya ikut terlambat,” jelasnya.
Umar menegaskan, pemerintah harus serius menjaga fasilitas pendidikan tersebut mengingat anggaran pembangunan yang digunakan tidak sedikit.
“Ini dibangun menggunakan dana APBD dengan nilai yang besar. Jadi aset ini harus benar-benar dijaga dan dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, pembangunan gedung sekolah tersebut menelan anggaran sekitar Rp13 miliar dari APBD 2024, ditambah sekitar Rp2 miliar pada APBD 2025. Dengan total investasi mencapai Rp15 miliar, DPRD berharap sekolah itu segera bisa digunakan dan tidak lagi menjadi sasaran pencurian.***
Discussion about this post